Oleh Widi Yarmanto
Seorang warga negara Belanda menjenguk kampung halamannya di Jawa Timur. Ia lahir di Indonesia, berdarah Ambon. Sebut saja namanya Elias. Ayahnya tentara KNIL, tewas di Borneo saat membela Belanda melawan Jepang. Tahun 1951, kala Elias 13 tahun, ia diboyong keluarganya ke Belanda.
Di Belanda, kehidupannya berubah. Sejak lahir hingga masuk liang kubur dijamin pemerintah. Pengangguran disantuni, yang jumlahnya cukup untuk hidup, asal tak dipakai neko-neko. Misalnya, keluar-masuk kafe atau menggandeng wanita penghibur.
Elias berstatus pensiunan. Tiap bulan ia terima sekitar 1.700 euro, termasuk dana rampasan perang, “Itu akibat kesengsaraan yang kami terima saat perang dengan Jepang. Kami dianggap tidak bisa memperoleh pendidikan dan hidup layak. Itu dana kompensasi,” katanya.
Di dalam komponen pensiun itu ada dana untuk pembantu. “Karena kami dianggap orang tua yang tidak bisa apa-apa,” kata Elias. Total penerimaannya setelah dipotong pajak dan sewa rumah tersisa 1.300 euro atau Rp 12 juta lebih. “Cukup. Istri saya pun dapat pensiun,” katanya. Kedua anaknya sudah mandiri.
Ada korupsi? “Sama saja. Cuma, orang Belanda itu lebin tertutup, di bawah tangan,” kata Elias, sembari menutup tangan kanannya dengan telapak tangan kiri. Di sana korupsi dilakukan sembunyi-sembuyi. “Di Indonesia lebih terang-terangan.”
Beberapa waktu lalu saat liburan di sini, Elias dijamu familinya. Kala melihat “pameran” kekayaan berupa vila mewah, mobil lebih dari tiga, dan rumah mirip istana milik familinya, ia hanya membatin: “Kekayaannya tak wajar.” Bayangkan, seorang pegawai negeri tingkat provinsi bisa sehebat itu.
Oleh karena itu, Elias mengungkapkan, “Kalau saja pemerintah Belanda ikut membenahi bangsa ini agar tidak korup....” Belum sempat uraiannya selesai, kalimatnya sudah dipotong: “Tidak perlu, urus saja bangsamu sendiri!”
Ada semacam sikap penolakan. Mingkin, refleksi sebuah kekhawatiran. Takut rezekinya diobok-obok” dan boroknya ketahuan. “Di Belanda, jika ada warga yang dicurigai korup,pemerintah bisa menelusuri lewat bank. Asal-usul uang itu dari mana pasti terungkap,” kata Elias.
Berbeda dengan di sini. Uang-uang “siluman” bisa disulap menjadi wajar. Misalnya, uang hasil jual-beli suara di DPR/DPRD, uang mark-up proyek, dan uang pelicin perizinan. Mungkin, itu pula yang membuat pejabat sebersih apa pun – dan punya komitmen tinggi – tak berdaya harus memulai memberantas korupsi dari mana.
Korupsi telah menggurita. Pelakunya licin bak belut. Tak jelas lagi siapa yang harus memberantas dan yang diberantas. Atasan menjebak bawahan agar masuk lingkaran permainan. Itulah, antara lain, yang membuat seorang pegawai negeri di Nganjuk, Jawa Timur, stres berhari-hari tak bisa tidur. “Saya tak tahu harus berbuat apa. Minta pensiun dini ditolak,” katanya.
Padahal, ia takut menerima limpahan proyek dari pejabat lama. Soalnya, proyek bantuan pemerintah bernilai ratusan juta itu Cuma fiktif dan bisa menyeretnya ke sel. ”Diaberarti sewaktu-waktu bisa kena getahnya. Saya bisa masuk penjara,” katanya.
Itulah cobaan hidup yang paling berat dirasakan. Seperti makan buah simalakama. Lingkingan kerjanya sudah tercemar penyakit menggerogoti uang negara. Sementara itu ia tak ingin ber-tepo seliro dengan kebusukan. Mengapa tak lapor atasan yang lebih berwewenang? “Saya tidak punya keberanian,” katanya.
Kendati para intelektual gembar-gembor: “Hadapi tantangan, pasti ada solusinya,” nyalinya tetap ciut dan lututnya gampang moplok. Ia terhimpit kekuasaan besar yang jadi musuh nuraninya. Keberanian dan rasa keadilan itu un seakan sebatas mimpi.
Sebenarnya, secara finansial, keluarganya tercukupi. Ada rumah. Anak tertuanya hampirsarjana. Akan tetapi, “kemajuan” ekonomi itu tak pernah membawanya tenteram. Ia acap geliasah. Sebab, standar ukuran keberhasilan umum hanya pada sudut materi, bukan dari kekayaan batin. Moral boleh tercabik, asal materi terpenuhi.
Mungkin, situasi itu pula yang membuat Indonesia makin terpuruk. Memalukan! Masyarakat sipil yang gencar menyoroti korupsi seperti membentur tembok. Walhasil, memberantas suap dan korupsi Cuma teoritis.
Anehnya, situasi ini tak membuat Elias terkaget-kaget. Di hari tuanya, ia justru berniat menetap di sini. Permintaannya hanya simpel: “ Asal uang pensiun saya bisa ditransfer langsung pada kami, bukan melalui Pemerintah Indonesia. Saya khawatir disunat.” Saya manggut-manggut. Tenggorokan terasa kering sesaat, tak mampu berkata-kata. Inikah Indonesiaku!
(Sumber: Gatra, 18 Oktober 2003)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar